Gairah Tax Amnesty mereda di periode dua, baru 118.957 WP ikut serta

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, hingga hari ini, realisasi penerimaan dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai Rp 101 triliun, meningkat dari 30 September 2016 sebesar Rp 97,2 triliun. Sementara, komposisi harta di periode II mencapai Rp 375,97 triliun, lebih kecil dibanding periode I sebesar Rp 3.667 triliun.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan angka penerimaan tersebut berasal dari uang tebusan sebesar Rp 97,3 triliun, pembayaran bukti permulaan sebesar Rp 640 miliar, dan pembayaran tunggakan sebesar Rp 3,06 triliun.

“Sampai Desember kita sudah memperoleh Rp 101 triliun, itu uang tebusan plus pembayaran tunggakan dan pembayaran bukper. Sampai hari ini kita mencapai Rp 101 triliun,” kata Ken di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/12).

Dia menambahkan, pencapaian tersebut berasal dari 118.957 wajib pajak dengan jumlah surat pernyataan harta (SPH) sebesar 124.074. Meski begitu, jumlah ini masih lebih kecil dari periode I yang mencapai 393.358 wajib pajak dan 398.727 SPH.

“Jumlah surat pernyataan harta atau SPH memang paling tinggi di September. Oktober jumlah SPH mencapai 39.164, November mencapai 42.570 SPH, dan di Desember sampai hari ini mencapai 39.600 SPH,” imbuhnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama memprediksi lonjakan peserta Tax Amnesty akan terjadi menjelang akhir periode, seperti yang terjadi di periode I. Sehingga pihaknya akan terus siap melayani wajib pajak yang ingin melaporkan hartanya di Kantor Pajak.

“Kami siap dengan pelayanan Tax Amnesty di seluruh kantor. Kondisinya naik tapi di Periode I pun 90 persen peserta Tax Amnesty ramai di bulan terakhir, maka kami optimis meski sampai saat ini baru 40.000 wajib pajak tapi kami antisipasi terjadi lonjakan di 2 minggu terakhir ini,” jelasnya.

Sumber: Merdeka.com
http://www.pengampunanpajak.com

Ditjen Pajak surati 204.000 wajib pajak yang belum ikut Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (Tax Amnesty) periode II akan berakhir dalam kurun waktu 10 hari lagi. Untuk mengingatkan wajib pajak yang belum ikut program ini, mulai hari ini Direktorat Jenderal Pajak mulai mengirimkan imbauan melalui surat elektronik (e-mail) kepada wajib pajak yang belum melaporkan hartanya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan lebih dari 204.000 wajib pajak telah menerima imbauan tersebut. Sebab, terdapat selisih data yang sangat besar antara jumlah wajib pajak dengan harta yang dilaporkan.

“Jadi dari 204.000 wajib pajak bisa punya harta lebih atau punya lebih dari 1 rumah itu. Terdapat selisih data yang sangat besar yang berpotensi untuk dilaporkan melalui Tax Amnesty untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu,” kata Hestu di Jakarta, Rabu (21/12).

Dia mencatat, sebanyak 204.125 WP tersebut melaporkan harta sejumlah 212.270 item, sedangkan berdasarkan data pihak ketiga, para WP yang sama memiliki 2.007.390 item harta atau hampir 10 kali lipat jumlah harta yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan bahwa pihaknya saat ini sudah memiliki akses kepemilikan harta WP yang disampaikan oleh pihak ketiga. Data harta yang dapat diakses Ditjen pajak termasuk kepemilikan saham pada perusahaan terbuka, kepemilikan tanah, rumah, kendaraan, kapal, dan dara kepemilikan usaha.

Selain itu, pihaknya juga memiliki analis dan staf yang memiliki kemampuan untuk melalukan Asset tracing dengan bantuan instansi terkait. Bagi WP yang menolak ikut tidak melaporkan dengan benar, terdapat ancaman sanksi yang sangat berat berupa pengenaan pajak atas harta yang ditemukan di kemudian hari beserta denda 200 persen.

“Pemerintah sudah baik mengingatkan yang belum ikut atau sudah ikut tapi belum serius dan benar melaporkan keadaan sebenarnya agar segera memanfaatkan kesempatan periode 2 ini sebelum tarif uang tebusan naik 1 Januari 2017. WP berhak menyampaikan surat pernyataan harta hingga 3 kali selama program amnesty pajak yang berakhir 31 Maret 2017,” imbuhnya.

Sumber: Merdeka.com
http://www.pengampunanpajak.com

Tax Amnesty tak sesuai target, short fall melebar hingga Rp 230 T

Pengamat Pajak dari Center of Indonesian Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai program pengampunan pajak (Tax Amnesty) belum mampu menambah penerimaan pajak dalam APBN. Sebab, hingga hari ini, uang tebusan yang dikumpulkan baru mencapai Rp 96,6 triliun, dari target pemerintah sebesar Rp 165 triliun hingga Maret 2017.

Dengan rendahnya jumlah uang tebusan tersebut, dia memperkirakan target penerimaan pajak pemerintah di bawah 85 persen. Bahkan, short fall dalam APBN-P 2016 akan melebar dari Rp 219 triliun menjadi Rp 230 triliun.

“Target pemerintah kan 85 persen ya. Kalau amnestynya masih seret seperti ini, saya khawatir memang ini tidak akan comeback. Dugaan saya akan melebar short fall. Karena penerimaan amnesty. Rp 219 triliun akan aman kalau amnesty itu sampai Rp 125 triliun (di akhir tahun),” kata Yustinus di Jakarta, Selasa (20/12).

Dengan demikian, dia mengimbau agar pemerintah lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan Tax Amnesty. Sebab, meski progressnya tidak sepesat saat awal diluncurkan, namun program ini tetap menjadi andalan bagi pemerintah dalam menambah penerimaan pajak.

“Hasil Tax Amnesty ada dua, repatriasi kalau bisa maksimal akan mendorong multiplier effect. Karena kalau dana masuk banyak, konsumsi, PPn akan meningkat outlooknya. Kedua dari jumlah WP yang ikut Tax Amnesty, kalau itu tinggi, banyak akan memperluas basis pajak,” imbuh Yustinus.

Sumber: Merdeka.com
http://www.pengampunanpajak.com

Periode II Tax Amnesty, Singapura tetap penyimpan harta terbesar WNI

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat Singapura masih menjadi negara asal harta warga negara Indonesia (WNI) terbesar. Di mana sampai 20 Desember 2016 deklarasi luar negeri dari negara ini mencapai Rp 739,74 triliun, sementara repatriasi dari negara ini mencapai Rp 84,05 triliun.

“Mengenai peringkat negara asal masih seperti dulu (periode I), yaitu Singapura, Virgin Island, Hong Kong, Cayman Island, dan Australia,” imbuh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/12).

Dia menambahkan, komposisi harta di periode II program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai Rp 375,97 triliun, lebih kecil dibanding periode I sebesar Rp 3.667 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai Rp 101 triliun, meningkat dari 30 September 2016 sebesar Rp 97,2 triliun

Dia mengatakan harta tersebut terdiri dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp 302,43 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 62,83 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 10,71 triliun.

“Di periode pertama komposisi harta mencapai Rp 3.667 triliun dan di periode kedua Rp 375,97 triliun. Sehingga totalnya hingga hari ini mencapai Rp 4.043,69 triliun,” kata Ken.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama memprediksi lonjakan peserta Tax Amnesty akan terjadi menjelang akhir periode, seperti yang terjadi di periode I. Sehingga pihaknya akan terus siap melayani wajib pajak yang ingin melaporkan hartanya di Kantor Pajak.

“Kami siap dengan pelayanan Tax Amnesty di seluruh kantor. Kondisinya naik tapi di Periode I pun 90 persen peserta Tax Amnesty ramai di bulan terakhir, maka kami optimis meski sampai saat ini baru 40.000 wajib pajak tapi kami antisipasi terjadi lonjakan di 2 minggu terakhir ini,” jelasnya.

Sumber: Merdeka.com
http://www.pengampunanpajak.com

Jangan Kaget! Dapat “E-mail Cinta” dari Ditjen Pajak Hari Ini

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengirimkan surat pemberitahuan kepada sekitar 204.000 wajib pajak secara bertahap melalui e-mail mulai hari ini.

E-mail tersebut berisi data-data harta wajib pajak yang belum dicantumkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2015.

“Siapa tahu e-mail-nya nyasar ke teman-teman (wartawan) juga,” ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi sembari tertawa saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

E-mail yang dikirimkan kepada sekitar 204.000 wajib pajak itu bertujuan untuk mengingatkan masyarakat untuk segara memperbaiki SPT-nya atau melaporkan hartanya kepada negara.

Salah satu caranya yakni bisa memanfaatkan program tax amnesty. Berdasarkan data dari 204.000 wajib pajak, item harta yang dicantumkan di SPT hanya 212.000 item. Artinya, rata-rata harta yang dicantumkan di SPT hanya 1 item.

Padahal, dari hitungan Ditjen Pajak, total item harta yang dimiliki 204.000 wajib pajak tesebut mencapai 2.007.000 item. Data inilah yang akan menjadi acuan Ditjen Pajak untuk menerapkan sanksi Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan aturan tersebut, wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty dan ditemukan harta yang tidak dimasukkan ke SPT akan terkena sanksi administrasi perpajakan sebesar 200 persen.

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pengiriman surat pemberitahuan melalui e-mail kepada sekitar 204.000 wajib pajak merupakan tahap pertama.

Ditjen Pajak akan mengirimkan lebih banyak lagi surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Dari data sementara, ada 680.000 wajib pajak yang datanya akan dikirimkan via e-mail.

“Nanti akan kami kirimkan lagi. Jadi ini mengingatkan. Jadi mohon bagi wajib pajak yang terima e-mail dari Ditjen Pajak itu bukan hoax ya,” kata Hestu Yoga.

Sumber : http://www.pemeriksaanpajak.com

Realisasi Tax Amnesty di Periode II Masih Rendah, Ini Penyebabnya

Jakarta – Periode II program pengampunan pajak atau tax amnesty masih rendah. Animo tinggi dari wajib pajak yang diharapkan melebihi periode sebelumnya, belum nampak.
Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pemerintah terlena dengan hasil yang didapat pada periode I. Memang diakui hasil tersebut paling besar di dunia, akan tetapi masih banyak potensi yang belum diraup.

“Pertama euforia periode I, sehingga lupa menjaga momentum periode II,” ujarnya kepada detikFinance, Sabtu (17/12/2016).

Penyebab kedua adalah dari sisi strategi sosialisasi. Menurut Yustinus, fokus yang diambil pemerintah adalah penambahan jumlah wajib pajak yang mengikuti tax amnesty. Bukan lagi harapan peningkatan uang tebusan.
“Strategi yang kurang tepat di periode II, seharusnya fokus ke penambahan jumlah wajib pajak yang masif dan dorong repatriasi,” terangnya.

Ketiga, program tax amnesty meredup dari ingatan masyarakat karena ada isu politik yang cukup kencang dalam dua bulan terakhir.
“Akibat kesalahan pertama, momentum hilang atau lewat, apalagi kalah sama soal politik,” tegas Yustinus.

Meskipun telat untuk periode kedua, Yustinus masih berharap pemerintah kembali serius untuk menggalang peserta pada periode selanjutnya.
“Seharusnya ada koordinasi dan sinergi lebih baik dan nyata,” tukasnya.

Sumber : DETIK

Di Penghujung Periode II, Banyak Perusahaan Ikut Tax Amnesty

Jakarta – Tax amnesty periode II hampir berakhir tetapi belum mencapai target uang tebusan Rp 165 triliun, di mana saat ini berjumlah Rp 97 triliun.

Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) Rosan Roeslani mengatakan, menjelang akhir periode II tax amnesty akan banyak Wajib Pajak (WP) Badan atau perusahaan yang mengikuti tax amnesty.

Rosan menyebut, beberapa waktu ini, penerimaan negara dari tax amnesty terkesan melambat karena pada periode I lebih banyak WP individu. Sedangkan WP Badan masih disibukkan dengan pembukuan laporan keuangan.

“Memang kita sudah lihat periode II itu lebih sedikit daripada periode I, ini masih ada waktu sampai akhir Desember, banyak konsolidasi perusahaan-perusahaan untuk ikut tax amnesty di Desemeber ini,” kata Rosan, kepada detikFinance, Minggu (18/12/2016).

Ia berharap, pada minggu-minggu menjelang akhir periode, banyak perusahaan yang mengikuti tax amnesty setelah menuntaskan kewajiban pembukuan laporan keuangannya. Hal itu karena laporan keuangan tersebut disusun memakan waktu karena harus rinci dan tidak boleh ada yang keliru.
“Kalau sekarang mereka masih ngurusin data-data perusahaan, menghitung nilai sampai akhir
 Desember nanti. Kan kalau ikut tax amnesty itu harus semuanya, perubahan-perubahan itu berdampak pada pembukuan yang rapi kita semua berusaha untuk Desember ini,” imbuhnya.
Ia mengatakan, anggota KADIN dalam waktu dekat pasti ada yang mengikuti tax amnesty. Hal itu karena pada periode I kemarin baru mengikuti tax amnesty individu, belum mendaftarkan perusahaannya.

“Pastinya ada lagi anggota KADIN yang ikut tax amnesty periode II ini karena kemarin yang ikut tax amnesty kebanyakan itu perseorangan, perusahaannya itu banyak yang belum ikut semua, mudah-mudahan sih teman-teman KADIN yang di sini (Jakarta) masih banyak yang mau ikut,” imbuh Rosan.

Ia yakin akan banyak WP lagi yang mengikuti tax amnesty di akhir periode II ini. Hal itu karena dia telah berbicara kepada rekan-rekan pengusaha lainnya terkait rencana tersebut.

“Mudah-mudahan sih di minggu-minggu ini akan ada peningkatan yang lumayan lah, karena saya sudah bicara kepada pengusaha-pengusaha lainnya,” imbuhnya.

Sumber : DETIK